Menkop Koperasi Pasar Bantu Tekan Praktik Rentenir Sunday, 04 Jul 2021 11:23 WIB. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hadirnya koperasi pasar dinilai membantu menekan keberadaan praktik rentenir atau tengkulak pasar. Selama ini, rentenir menjerat pelaku usaha kecil seperti pedagang yang berjualan di pasar tradisional. Menteri Dok. Bareksa) JAKARTA - Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan menetapkan bunga perusahaan pinjaman online (pinjol) berkisar 0,3-0,46 persen per hari, mendapat banyak kritik. Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad mengkritik keras rencana OJK. Dia mengatakan, kalau 0,46 persen per hari, artinya sebulan sekitar 13,8 persen. . Pinjaman Dana Cepat Tanpa Jaminan di Manggarai, Tebet, Jakarta SelatanPinjaman dana cepat tanpa jaminan di Manggarai – Tebet – Jakarta Selatan, pinjaman uang tunai proses singkat dan cepat air tanpa jaminan di daerah Manggarai – Tebet – Jakarta Selatan untuk Anda yang butuh pinjaman uang untuk modal usaha atau kebutuhan pinjam dana dan uang tunai di Manggarai – Tebet – Jakarta Selatan untuk kebutuhan usaha, bisnis, pinjaman uang kuliah, atau pinjaman pribadi lainnya dengan syarat mudah, proses cepat dan ada yang tanpa jaminan. Tiada yang tak mungkin bagi Dia,HATI HATI terhadap penipuansiapa tahu dengan adanya komunitas inisesuatu pasti dapat informasinya di sini Minta Tolong Butuh butuh jasa rentenir di jakarta Title* butuh jasa rentenir di jakartaCatagory PertolonganDescription Temen2, saya butuh orang yg tau nomer tlp rentenir atw alamatnya. Atw orng yg pernah pinjam dana ke rentenir. Memang sangat berbahaya krn bunganya apa mau dikata, saya kepepet, krn saya butuh uang tunai sebesar 16 juta 600 ribu utk besok pagi sblm jam 10. Krn sy harus bayar uang pangkal anak sy yg sma, jika bsk jam 10 pagi tdk dibayar, maka anak sy diskors. Tolong banget bantuannya,hanya rentenir yg bs kasih pinjaman tnp jaminan. Please bantu saya, ksh info si rentenir di jakarta yg bs sy bunga agak tinggi tdk shintaPhone 02193569886Address jl markisa terusan jl tanjung no 8, cinere, jakartaEmail pirlinpimpim_cute jpg Code Butuh dr78  Berita Metro Rabu, 7 Juni 2023 - 1708 WIB Jakarta - Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana mendesak Badan Usaha Milik Daerah BUMD DKI yakni PT Jakarta Propertindo Jakpro untuk meningkatkan pengawasan aset miliknya. Hal ini perlu dilakukan agar kejadian seperti ruko yang memakan badan jalan dan saluran air di Pluit, Jakarta Utara tak terjadi lagi. "Nanti biar Jakpro yang lebih mengaktifkan lagi, untuk pengawasan di sana," ujar Ali kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 7 Juni 2023. Wali Ali mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan PT Jakpro terkait aset-aset yang berada di wilayah Jakarta Utara. "Sudah dikoordinasikan dengan pihak Jakpro," ungkapnya. Sebelumnya diberitakan, Ali mengatakan tidak ada lagi pelanggaran terkait kisruh ruko di kawasan Pluit tepatnya di Jalan Niaga, Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan, Jakarta Utara yang memakan badan jalan dan saluran air. Sebab, ruko itu kini sudah dibongkar. "Prinsipnya, mereka sudah tidak ada pelanggaran lagi, kan sudah kita garis, kita bongkar. Sekarang tinggal mereka merapikan saja," ujar Ali kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 7 Juni 2023. Ali menambahkan, saluran air yang sempat terdampak bangunan ruko itu juga sudah dibersihkan. "Yang penting kan saluran air sudah dibersihkan. Terus sepanjang daerah tersebut saluran yang memang tertutup dibuka buat kotak-kotak, buat kontrol petugas masuk membersihkan sudah," tuturnya. Halaman Selanjutnya Sampai dengan saat ini, Ali menyebut pihaknya sedang melakukan komunikasi lebih lanjut dengan warga setempat. Hal ini dilakukan agar tidak ada perselisihan lagi yang terjadi. Alasan utama mengapa warga masyarakat mau berhubungan dengan rentenir tersebut adalah karena terpaksaJakarta ANTARA - Kepolisian Republik Indonesia secara terstruktur, sistematis, dan masif mulai memberantas mafia jaringan pinjaman daring atau dikenal juga sebagai pinjaman "online" pinjol ke berbagai tempat mengingat sepak terjangnya sudah meresahkan. Sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran agar mengambil sikap tegas di lapangan untuk mengusut kasus pinjol hingga tuntas, serta memproses hukum terhadap pelaku yang dinilai merugikan masyarakat. Sudah banyak masyarakat menjadi korban atas modus pinjol ini. Masyarakat tentu berharap Polri segera memberantas mafia pinjaman daring sampai ke pimpinannya atau pemilik usaha. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Jember Hardi Rofiq menceritakan kalau dirinya telah mencoba menjajal sendiri bagaimana praktik bisnis yang dilakukan oleh jasa pinjaman daring di daerah atau di wilayah kerjanya. Baca juga Polrestro Jakbar tangani dua laporan kasus pinjol yang resahkan warga "Bagaimana sadis dan tidak manusiawinya praktik pinjol ini, bak drakula. Jika orang meminjam Rp1 juta maka yang bersangkutan hanya menerima sekitar Rp700 ribu karena telah dipotong terlebih dahulu sekitar 30 persen dan si peminjam harus membayar Rp56 ribu per hari," tutur Hardi. Tak hanya itu, debitur saat menerima kredit juga tidak mendapat kejelasan mengenai tempo atau jangka waktu peminjamannya. Praktik peminjaman dengan hitung-hitungan serupa juga banyak terjadi di daerah lain, baik secara daring maupun cara lainnya. Anwar Abbas, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia mengatakan aksi ini mengingatkannya dengan praktik pinjam empat dibayar enam. Jadi kalau ada orang yang meminjam Rp400 ribu, maka mereka harus dibayar dengan Rp600 ribu dalam masa 10 pekan. Ini berarti pihak si peminjam rentenir telah membebankan bunga kepada yang bersangkutan sekitar 50 persen untuk waktu 10 minggu atau 70 hari. Baca juga Pinjol ilegal di Cengkareng jerat nasabah dari media sosial Jadi kalau pinjaman ini rentang untuk masa satu tahun, berarti tingkat suku bunga pinjamannya adalah sekitar 250 persen setahun. Alasan utama mengapa warga masyarakat mau berhubungan dengan rentenir tersebut adalah karena terpaksa sebab tidak ada lembaga keuangan baik bank atau non bank serta sanak saudara dan handai taulan yang mau meminjamkan uang tunai karena mereka tidak punya jaminan atau "collateral". Pihak rentenir dalam memberi kredit tidak mensyaratkan agunan dan prosesnya juga sangat cepat. Begitu yang bersangkutan mengajukan pinjaman, ketika itu juga uang tersebut diberikan. Apabila tenggat waktu pembayaran terlewati maka si rentenir tidak marah-marah, cuma mereka akan mengenakan denda kepada peminjam. Apabila utang semakin membesar barulah rentenir tersebut menyita satu persatu aset debitur. Dan di situlah isak tangis mulai terjadi. Keadaan seperti ini mirip dengan kasus pinjaman daring yang terjadi akhir-akhir ini. Unit Kriminal Khusus Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penggerebekan kantor sindikat pinjol di Kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, pada Rabu 13/19/2021. ANTARA/HO Polres Metro Jakarta Pusat Sebar ancaman Karyawan kantor di area Ruko Gading Bukit Indah, Jalan Raya Gading Kirana, Kelurahan Kelapa Gading Barat sekitar pukul WIB gelagapan saat polisi menggerebek ruang kerja mereka. Penggerebekan dilakukan karena adanya laporan masyarakat kepada polisi adanya perusahaan yang berbisnis pinjaman dalam jaringan daring karena praktik penagihan utang yang dilakukan perusahaan itu sudah meresahkan masyarakat. Benar saja, petugas kepolisian berhasil memergoki kelakuan perusahaan teknologi finansial berinisial PT AIC di Kelapa Gading, Jakarta Utara Jakut yang mengunggah foto asusila untuk menagih utang kepada debiturnya. PT AIC diketahui menjalankan empat aplikasi pinjaman daring yang semuanya tidak berizin alias ilegal. Delapan ribu debitur sudah menjadi pelanggan mereka sejak perusahaan beroperasi tahun 2018. Baca juga Enam orang ditetapkan sebagai tersangka kasus pinjol Cengkareng Pantauan ANTARA, ada tiga lantai ruko yang beroperasi. Lantai pertama berfungsi sebagai lobi yang dari luar tampak tertutup, lantai dua berfungsi sebagai tempat penagihan secara halus dan tempat pengingat reminder tenggat waktu peminjaman. Sedangkan tempat yang digunakan untuk penagihan dengan cara-cara kekerasan, pengancaman, dan pornografi itu ada di lantai tiga. Area kantor lantai dua tampak meja berderet berisi puluhan komputer yang tampak menyala, di layarnya terlihat daftar nomor WhatsApp korban beserta status pelunasan dan tenggat waktu pelunasan. Sementara di lantai tiga juga ada meja-meja berderet dan komputer yang menyala, namun tampak layarnya menampilkan halaman berbeda yakni foto-foto asusila milik korban yang diduga hasil olahan editing dan peminjam dengan status pembayaran tertunda. Di lantai inilah, empat orang yang bekerja dan saat ini sedang dimintai keterangannya lebih lanjut oleh polisi karena terbukti menebar ancaman kepada debitur yang menunggak pembayaran utang. Salah seorang karyawan berinisial S yang bekerja di bagian penagihan mengaku terpaksa melakukan segala cara, termasuk melakukan teknik olah foto untuk mengejar target dari bos perusahaan yang saat ini masih dalam pengejaran. Petugas kemudian menyegel kantor tersebut dan memasang garis polisi. Keempat karyawan perusahaan pinjaman daring tersebut juga kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keterangan awal dari empat karyawan tersebut, PT AIC memiliki 78 pegawai yang semuanya akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan. Namun tak semua fintech ilegal terpergok polisi karena sebagian masih menerapkan bekerja dari rumah work from home/ wfh. Direktur Reserse Kriminal Khusus Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis kedua kanan menginterogasi pegawai PT Ant Information Consulting AIC saat penggerebekan kantor pinjaman online ilegal di Kelapa Gading, Jakarta, Senin 18/10/2021. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek tempat usaha pinjaman online ilegal yaitu PT Ant Information Consulting AIC yang kerap mengancam nasabahnya saat menagih utang. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/pras. Pinjaman meningkat Peminjaman uang secara daring ini kian meningkat di masa pandemi COVID-19 seiring dengan dengan sulitnya pelaku usaha terutama UMKM usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM mendapatkan fasilitas kredit. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI mencatat pelaku UMKM mendominasi peminjam borrower di fintech lending atau disebut juga fintech peer to peer atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi LPMUBTI . Dominasi UMKM ini memberikan dua gambaran bertolak belakang. Positifnya, industri fintech ikut berperan penting menggerakkan ekonomi nasional dan menjadi jawaban pembiayaan digital di saat pandemi. Sedangkan negatifnya, fenomena ini menunjukkan kondisi keuangan masyarakat yang masih dalam kondisi penuh ketidakpastian. Berdasarkan data survei Asian Development Bank ADB pada 2020 terkait dampak pandemi terhadap UMKM di Indonesia, sebanyak 88 persen UMKM kehabisan kas atau tabungan, dan lebih dari 60 persen UMKM ini mengurangi tenaga kerjanya. Baca juga Polisi buru WNA diduga pemilik sindikat pinjol Cengkareng Padahal sektor UMKM adalah penyangga utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 57 persen terhadap produk domestik bruto PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja di Tanah Air. Oleh karena itu, jangan sampai tergiur tawaran fintech ini, karena awalnya mereka menawarkan pinjaman yang kelihatannya murah padahal itu merupakan perangkap. Selain itu sebagai perusahaan teknologi finansial, peningkatan kapabilitas juga diperlukan guna menjaga kepercayaan nasabah dengan selalu menjaga kerahasiaan data pribadi dan mengutamakan debitur yang betul-betul memiliki kemampuan bayar. Jangan baru belakangan risiko gagal bayar ditemukan, lalu etika pun dikesampingkan saat penagihan. Proses otomatisasi didasarkan pada kemampuan analisa "big data" dan pemanfaatan "machine learning", sehingga dari sisi nasabah, pengguna akan memperoleh keputusan pinjaman secara lebih cepat. Sedangkan dari sisi perusahaan peningkatan kapabilitas ini akan membuat proses penilaian risiko kredit juga lebih akurat. Baca juga Polda Metro amankan 4 karyawan pinjaman daring di Jakut Selain itu kepada masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan Regional I DKI Jakarta dan Banten membagikan tips agar terhindar dari penawaran pinjaman daring ilegal. Pertama, jangan tergoda dengan tawaran pinjaman daring ilegal dan perlu mencermati apabila tidak ada syarat agunan. Kedua, jangan mengklik tautan berisi penawaran pinjaman daring bodong yang diterima melalui pesan singkat SMS atau pesan berbasis aplikasi WhatsApp. Segera langsung hapus atau blokir dan paling penting cek legalitas perusahaan, apakah ilegal atau legal dengan menghubungi kontak OJK pada nomor 157 atau melalui pesan WhatsApp 081-157157157 atau melalui surat elektronik di konsumen Ciri-ciri pinjaman daring ilegal yang perlu diwaspadai di antaranya bunga denda tinggi yakni 1-4 persen per hari. Kemudian biaya tambahan cukup banyak biasanya sampai 40 persen dari nilai pinjaman. Tak hanya itu, jangka waktu pelunasan terbilang singkat dan tidak sesuai kesepakatan serta tidak memiliki alamat kantor yang jelas dan pengaduan konsumen. Kadang muncul permintaan akses data pribadi seperti kontak, foto, video, lokasi dan jumlah data pribadi lain digunakan untuk melakukan teror kepada peminjam yang gagal bayar, penagihannya tak beretika, seperti meneror, intimidasi dan pelecehan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri ekspose pengungkapan kasus jaringan pinjaman online ilegal di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat 15/10/2021. ANTARA/Laily Rahmawaty Editor Ganet Dirgantara COPYRIGHT © ANTARA 2021

info rentenir di jakarta